lampiran i peraturan pemerintah republik indonesia

REPUBLIK INDONESIA-9-Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 74 TAHUN 2001 TANGGAL : 26 November 2001 TABEL 1. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang dipergunakan No No. Reg. Cmenical Abstract Serv. Nama Bahan Kimia Sinonim/Nama Dagang Rumus Molekul 1 309-00-2 Aldrin HHDN C 12 H 8 Cl 6

kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. Pasal 17 (1) Pengelompokan tingkat risiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK KODE LIMBAH ZAT PENCEMAR KATEGORI BAHAYA a. Pelarut Terhalogenasi : A101a Tetrakloroetilen 1 A102a Trikloroetilen 1 A103a Metilen Klorida 1

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta : pada tanggal 2 Januari 2007. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah …

7/3/2021· Lampiran XV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Download DISINI! Status PP No 22 Tahun 2021 Mencabut :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

lampiran peraturan pemerintah republik indonesia nomor : 76 tahun 2020 tentang : jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia

REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan …

Perubahan - Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Jasa Konstruksi . 2021. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 14, LN.2021/No.24, TLN No.6626, jdih.setkab.go.id : 162 hlm. Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 109 TAHUN 2021. TENTANG. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang.

Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN …

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Per2inan Berusaha adalah legalitas …

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

10/6/2020· Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020. Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal Ditetapkan. Rab, 10 Jun 2020. File. Lampiran Salinan PP Nomor 29 Tahun 2020.pdf.

5/11/2021· Peraturan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2000. Jumat . Login; Kementerian ... PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2000: ... 276: Lampiran: 1. PP_NO_81_TAHUN_2000.PDF. Deskripsi: Kenavigasian . Status: Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110 ...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

Pemerintah Republik Indonesia, 2019. M. Jamal L. Download Download PDF. Full PDF Package Download Full PDF Package. This Paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Lampiran Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019 - …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890); 5.2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 5.3.

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 27 JANUARI 1999 Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi No. Nama Ilmiah Nama Indonesia SATWA I. MAMALIA (Menyusui) 1 Anoa depressicornis Anoa dataran rendah, Kerbau pendek 2 Anoa quarlesi Anoa pegunungan 3 Arctictis binturong Binturung 4 Arctonyx collaris Pulusan

lampiran peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 2010 tanggal 22 januari 2010 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pertanahan nasional no. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF I. PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN BATAS KAWASAN ATAU BATAS WILAYAH, DAN PEMETAAN A. Pelayanan Survei 1.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TANGGAL 13 JUNI 2005 PENGANTAR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Pengantar ini menguraikan tujuan, tugas dan prosedur kegiatan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), serta menjelaskan lingkup dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH PANDUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH A. PENDAHULUAN Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi …

lampiran ii peraturan pemerintah republik indonesia nomor 53 tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja i. besarnya jaminan kecelakaan kerja a. santunan 1. santunan sementara tidak mampu bekerja (stmb)4 (empat)

Indonesia diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diatur pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang